[JAKARTA] Partai Golkar menyambut baik tawaran Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P Taufiq Kiemas untuk berkoalisi menjelang Pemilu 2014. Namun, semua itu harus dibicarakan serius dalam “satu meja.”
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Leo Nababan mengatakan, ajakan Pak Taufiq Kiemas adalah sebuah ajakan yang simpatik dan sangat menarik. Golkar menyambut gembira ajakan itu. Apalagi Golkar dan PDI-P memiliki platform politik yang sama. Dengan itu tidak ada hambatan atas ajakan dari Taufiq tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih atas ajakan itu. Kami sangat welcome dengan ajakan itu, karena platform yang sama. Ajakan yang simpatik, apalagi disampaikan Ketua Dewan Pembina PDI-P (Taufiq Kiemas, Red)," kata Leo di Jakarta, Kamis (15/12).
Meski demikian, ia menegaskan Golkar juga siap berkoalisi dengan partai mana pun. Yang penting punya kesamaan platform dan bekerja untuk membangun bangsa ini. Sebelumnya, Taufiq Kiemas menyatakan, partainya akan merangkul beberapa partai politik (parpol) untuk menghadapi pilpres 2014.
“Lebih baik berkoalisi, biar Pilpres 2014 aman. PDI-P terus berkomunikasi dengan Partai Golkar,” katanya di Jakarta, Rabu (14/12).
Koalisi juga, kata dia, bisa dilakukan dengan Partai Demokrat, sebatas tujuannya untuk menentukan nasib bangsa dan negara ini ke depan. “Saya kira, sebaiknya kita berkumpul dulu. Kita bersama-sama berunding mengatasi persoalan bangsa. Jangan seperti sekarang, muncul persoalan, lalu dibicarakan perlu atau tidaknya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, sehingga rakyat jadi terlupakan,” katanya.
Kalau koalisi terjadi, bagaimana menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)? Taufiq menjawab, pemenang pileg dapat mengusung capres dan suara terbanyak kedua menjadi cawapres. Kalau koalisi lebih dari dua partai, maka suara terbanyak ketiga mendapatkan jatah menteri lebih banyak. Karena tidak mungkin masing-masing parpol besar itu berjalan sendiri-sendiri.
“Tapi yang paling utama, kita selesaikan dulu masalah bangsa. Tidak bisa situasi bangsa begini terus. Masak sebelum merdeka saja bisa, sekarang tidak,” kata suami dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tersebut.
Leo Nababan mengatakan, mengenai capres dan cawapres, Golkar sudah hampir final mengarah ke Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Semua pengurus daerah sudah meminta Aburizal jadi capres. Tinggal menunggu hasil survei yang menegaskan Aburizal memang secara popularitas mencapai 20 persen untuk syarat ditetapkan sebagai capres.
Namun, jika ajakan PDI-P itu serius, maka soal capres dan cawapres bisa dibahas dalam satu meja bersama, untuk menentukan siapa yang diusung menjadi capres dan cawapres. Yang penting adalah kebersamaan dalam menyambut Pemilu 2014 mendatang guna perbaikan terhadap bangsa.
Dari Bandung, Jawa Barat, dilaporkan, PDI-P sepertinya malu-malu menyebutkan nama calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres 2014 mendatang. Rapat Kerja Nasional I PDI-P sama sekali tidak menyebutkan siapa nama kader yang bakal mereka usung menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“Memutuskan untuk menyerahkan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 kepada ketua umum partai,” kata Ketua Pelaksana Rapat Kerja Nasional Puan Maharani saat membacakan rekomendasi yang disepakati oleh para peserta rapat di Hotel Harris, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12).
Rapat kerja juga merekomendasikan kepada Megawati untuk mengumumkan pencalonan presiden pada momentum yang tepat sesuai dinamika politik nasional. “Karena itu, segenap kader PDI-P wajib menjaga soliditas partai, bekerja keras, dan menghindari polemik tentang capres dan cawapres yang berpotensi memecah belah partai,” kata Puan.
Saat ditanya soal pencalonan dirinya seperti disebutkan Taufiq Kiemas, Puan menjawab secara diplomatis. “Sebagai kader partai, saya siap ditempatkan di mana saja. Saya menanti keputusan ketua umum,” ujarnya.
Puan juga membantah saat ini ada perpecahan di dalam partainya, terkait adanya suara yang menginginkan Megawati kembali maju sebagai calon presiden. “Asumsi dari media atau orang di luar, tapi ini masalah internal partai. Kami yang bahas dan mencalonkan dan beri nama dari internal. Jadi ini urusan rumah tangga kami secara internal,” katanya.
Ditanya, apakah PDI-P tidak percaya diri memajukan calonnya sendiri saat ini, Puan menjawab, karena partainya percaya diri, maka mereka memutuskan tidak menyebutkan calonnya segera seperti partai lain. “Ini urusan internal,” katanya.
Dari 15 butir rekomendasi yang dihasilkan pada rapat kerja tersebut, PDI-P juga meminta agar kader-kadernya serius menyikapi perlindungan hak-hak minoritas. Dua kasus yang mendapat sorotan adalah kekerasan di Papua dan kebebasan menjalankan ibadah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor. Terkait dengan kasus GKI Yasmin, kata Puan, PDI-P mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam melindungi hak beribadah warga negara.
"Pemerintah Kota Bogor harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman guna menjamin adanya kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara yang berdasarkan hukum,” ujar Puan.
Sementara itu, untuk masalah Papua, rapat kerja mengusulkan kepada pengurus pusat mengagendakan pertemuan dengan warga Papua dan Papua Barat di Tanah Papua, sebagai langkah strategis untuk ikut mengatasi masalah kekerasan di sana. “Rakernas I PDI-P mendesak pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kultural melalui dialog yang terbuka, saling percaya, dan saling menghormati untuk menegaskan keberadaan masyarakat Papua dengan segala kearifan dan identitas budayanya," kata Puan. [CKP/153/J-11/W-12/R-14]
0 comments:
Post a Comment